Fixing the issue in assumption of OLS step by step or one by one
Recent newsHi, I want to raise the issue related to know whether your OLS is ok or not.
read more(Comments)
No | Negara | Kepala Negara | Kepala Pemerintahan |
---|---|---|---|
1 | Indonesia | Presiden Joko Widodo & Wapres KH Maaruf Amin | Presiden Joko Widodo & Wapres KH Maaruf Amin |
2 | Malaysia | Yang di-Pertuan Agong ABDULLAH Sultan Ahmad Shah (sejak 24 Januari 2019) | Perdana Menteri MAHATHIR Mohamad (sejak 10 Mei 2018), Wakil Perdana Menteri WAN AZIZAH Wan Ismail (sejak 10 Mei 2018) |
3 | Thailand | Raja WACHIRALONGKON Bodinthrathepphayawarangkun (sejak 1 Desember 2016) | Perdana Menteri Gen. PRAYUT Chan-ocha (sejak 25 Agustus 2014) |
4 | Filipina | Presiden Rodrigo DUTERTE (sejak 30 Juni 2016) Wakil Presiden Leni ROBREDO (sejak 30 Juni 2016) |
Presiden Rodrigo DUTERTE (sejak 30 Juni 2016) Wakil Presiden Leni ROBREDO (sejak 30 Juni 2016) |
5 | Singapura | Presiden Halimah Yacob (sejak 14 September 2017) | Perdana Menteri Lee Hsien Loong (sejak 12 August 2004) Wakil Perdana Menteri Teo Chee Hean (sejak 1 April 2009) Wakil Perdana Menteri Tharman SHANMUGARATNAM (sejak 21 Mei 2011) |
6 | Brunei Darussalam | Sultan Sir Hassanal Bolkiah (sejak 5 Oktober 1967) | Sultan Sir Hassanal Bolkiah (sejak 5 Oktober 1967) |
7 | Vietnam | Presiden Nguyen Phu TRONG (sejak 23 Oktober 2018) | Perdana Menteri Nguyen Xuan PHUC (sejak 7 April 2016) |
8 | Laos | Presiden BOUNNYANG Vorachit (sejak 20 April 2016) Wakil Presiden PHANKHAM Viphavan (since 20 April 2016) |
Perdana Menteri THONGLOUN Sisoulit (sejak 20 April 2016) Wakil Perdana Menteri BOUNTHONG Chitmani (sejak 20 April 2016) |
9 | Kamboja | Raja Norodom SIHAMONI (since 29 Oktober 2004) | Perdana Mentri HUN SEN (Sejak 14 Januari 1985) |
10 | Myanmar | Presiden WIN MYINT (since 30 March 2018) Wakil Presiden MYINT SWE (sejak 30 Maret 2016) Wakil Presiden HENRY VAN TIO (sejak 30 Maret 2016) |
Presiden WIN MYINT (since 30 March 2018) Wakil Presiden MYINT SWE (sejak 30 Maret 2016) Wakil Presiden HENRY VAN TIO (sejak 30 Maret 2016) |
Nama-nama Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Negara ASEAN – Setiap Negara memiliki Bentuk Negara dan sistem pemerintahannya masing-masing, ada negara yang berbentuk Republik, Monarki (kerajaan) dan Federasi. Sedangkan sistem pemerintahannya dapat berupa sistem pemerintahan Presidensial ataupun Parlementer. Demikian juga dengan negara-negara anggota ASEAN, masing-masing Negara anggota ASEAN juga memiliki bentuk negara dan sistem pemerintahannya tersendiri.
Berdasarkan definisi yang dikutip dari wikipedia, yang dimaksud dengan Kepala Negara adalah “Sebuah Jabatan Individu atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti Republik, Monarki, Federasi, Persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya”. Tanggung Jawab dan Hak Politis Kepala Negara pada umumnya ditentukan oleh konstitusi sebuah Negara. Gelar Kepala Negara tergantung pada bentuk negaranya. Gelar Kepala Negara yang berbentuk Republik adalah Presiden (seperti Indonesia, Singapura dan Filipina) sedangkan Gelar Kepala Negara yang berbentuk Monarki atau Kerajaan adalah Raja/Sultan (seperti Thailand, Malaysia dan Brunei).
Sedangkan yang dimaksud dengan Kepala Pemerintahan adalah “Pemimpin Pemerintah atau Kabinet”. Gelar Kepala Pemerintahan juga tergantung pada sistem pemerintahaan yang dianutnya. Biasanya, Kepala Negara pada Negara yang berbentuk Republik juga akan merangkap juga sebagai Kepala Pemerintahan. Contohnya Negara kita Republik Indonesia, Kepala Negara kita adalah Presiden, Presiden RI ini juga merupakan Kepala Pemerintahan.
Berikut ini adalah Nama-nama Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Negara-negara ASEAN beserta wakil-wakilnya.
Bentuk Negara : Republik Presidensial
Kepala Negara :
Presiden Joko Widodo (sejak 20 Oktober 2014)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (sejak 20 Oktober 2014)
Kepala Pemerintahan :
Presiden Joko Widodo (sejak 20 Oktober 2014)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (sejak 20 Oktober 2014)
Bentuk Negara : Monarki Federasi
Kepala Negara :
Yang di-Pertuan Agong ABDULLAH Sultan Ahmad Shah (sejak 24 Januari 2019)
Kepala Pemerintahaan :
Perdana Menteri MAHATHIR Mohamad (sejak 10 Mei 2018),
Wakil Perdana Menteri WAN AZIZAH Wan Ismail (sejak 10 Mei 2018)
Bentuk Negara : Monarki Konstitusional
Kepala Negara :
Raja WACHIRALONGKON Bodinthrathepphayawarangkun (sejak 1 Desember 2016)
Keterangan : Raja PHUMIPHON Adunyadet wafat pada tanggal 13 Oktober 2016
Kepala Pemerintahaan :
Perdana Menteri Gen. PRAYUT Chan-ocha (sejak 25 Agustus 2014)
Wakil Perdana Menteri Jend. PRAWIT Wongsuwan (sejak 31 Agustus 2014)
Wakil Perdana Menteri WISSANU Kruea-ngam (sejak 31 Agustus 2014)
Wakil Perdana Menteri SOMKHIT Chatusiphitak (sejak 20 Agustus 2015)
Wakil Perdana Menteri PRACHIN Chantong (sejak 20 Agustus 2015)
Wakil Perdana Menteri NARONG Phiphatthanasai (sejak 20 Agustus 2015)
Wakil Perdana Menteri Jend. CHATCHAI Sarikan (sejak 23 November 2017)
Bentuk Negara : Republik Presidensial
Kepala Negara :
Presiden Rodrigo DUTERTE (sejak 30 Juni 2016)
Wakil Presiden Leni ROBREDO (sejak 30 Juni 2016)
Kepala Pemerintahaan :
Presiden Rodrigo DUTERTE (sejak 30 Juni 2016)
Wakil Presiden Leni ROBREDO (sejak 30 Juni 2016)
Bentuk Negara : Republik Parlementer
Kepala Negara :
Presiden Halimah Yacob (sejak 14 September 2017)
Kepala Pemerintahaan :
Perdana Menteri Lee Hsien Loong (sejak 12 August 2004)
Wakil Perdana Menteri Teo Chee Hean (sejak 1 April 2009)
Wakil Perdana Menteri Tharman SHANMUGARATNAM (sejak 21 Mei 2011)
Bentuk Negara : Monarki Obsolut
Kepala Negara :
Sultan Sir Hassanal Bolkiah (sejak 5 Oktober 1967)
Kepala Pemerintahaan :
Sultan Sir Hassanal Bolkiah (sejak 5 Oktober 1967)
Bentuk Negara : Republik Sosialis
Kepala Negara :
Presiden Nguyen Phu TRONG (sejak 23 Oktober 2018)
Kepala Pemerintahaan :
Perdana Menteri Nguyen Xuan PHUC (sejak 7 April 2016)
Wakil Perdana Menteri Truong Hoa BINH (sejak 9 April 2016)
Wakil Perdana Menteri Vuong Dinh HUE (sejak 9 April 2016)
Wakil Perdana Menteri Vu Duc DAM (sejak 13 November 2013)
Wakil Perdana Menteri Trinh Dinh DUNG (sejak 9 April 2016)
Wakil Perdana Menteri Pham Binh MINH (sejak 13 November 2013)
Bentuk Negara : Republik Sosialis
Kepala Negara :
Presiden BOUNNYANG Vorachit (sejak 20 April 2016)
Wakil Presiden PHANKHAM Viphavan (since 20 April 2016)
Kepala Pemerintahaan :
Perdana Menteri THONGLOUN Sisoulit (sejak 20 April 2016)
Wakil Perdana Menteri BOUNTHONG Chitmani (sejak 20 April 2016)
Wakil Perdana Menteri SONXAI Siphandon (sejak 20 April 2016)
Wakil Perdana Menteri SOMDI Douangdi (sejak 20 April 2016)
Bentuk Negara : Monarki Konstitusional
Kepala Negara :
Raja Norodom SIHAMONI (since 29 Oktober 2004)
Kepala Pemerintahaan :
Perdana Menteri HUN SEN (sejak 14 Januari 1985)
Wakil Perdana Menteri MEN SAM AN (sejak 25 September 2008)
Wakil Perdana Menteri SAR KHENG (sejak 3 Februari 1992)
Wakil Perdana Menteri SOK AN, TEA BANH, HOR NAMHONG (sejak 16 Juli 2004)
Wakil Perdana Menteri BIN CHHIN (sejak 5 September 2007)
Wakil Perdana Menteri KEAT CHHON, YIM CHHAI LY (sejak 24 September 2008)
Wakil Perdana Menteri KE KIMYAN (sejak 12 Maret 2009)
Bentuk Negara : Republik Parlementer
Kepala Negara :
Presiden WIN MYINT (since 30 March 2018)
Wakil Presiden MYINT SWE (sejak 30 Maret 2016)
Wakil Presiden HENRY VAN TIO (sejak 30 Maret 2016)
Kepala Pemerintahaan :
Presiden WIN MYINT (since 30 March 2018)
Wakil Presiden MYINT SWE (sejak 30 Maret 2016)
Wakil Presiden HENRY VAN TIO (sejak 30 Maret 2016)
Kanselir Negara :
Kanselir Negara Aung San Suu Kyi (Sejak 6 April 2016)
Baca juga : Daftar Nama Sekretaris Jenderal ASEAN.
Sumber referensi : Nama-nama Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Negara ASEAN ini dikutip dari CIA World Factbook.
Update terbaru pada tanggal 06 Februari 2019.
Hi, I want to raise the issue related to know whether your OLS is ok or not.
read moreThe **45-degree line** in economics and geometry refers to a line where the values on the x-axis and y-axis are equal at every point. It typically has a slope of 1, meaning that for every unit increase along the horizontal axis (x), there is an equal unit increase along the vertical axis (y). Here are a couple of contexts where the 45-degree line is significant:
read moreThe **hyperinflation in Hungary** in the aftermath of World War II (1945–1946) is considered the worst case of hyperinflation in recorded history. The reasons behind this extreme economic event are numerous, involving a combination of war-related devastation, political instability, massive fiscal imbalances, and mismanagement of monetary policy. Here's an in-depth look at the primary causes:
read more**Neutrality of money** is a concept in economics that suggests changes in the **money supply** only affect **nominal variables** (like prices, wages, and exchange rates) and have **no effect on real variables** (like real GDP, employment, or real consumption) in the **long run**.
read moreDeflation in Japan, which has persisted over several decades since the early 1990s, is a complex economic phenomenon. It has been influenced by a combination of structural, demographic, monetary, and fiscal factors. Here are the key reasons why deflation occurred and persisted in Japan:
read moreHedging against inflation involves taking financial or investment actions designed to protect the purchasing power of money in the face of rising prices. Inflation erodes the value of currency over time, so investors seek assets or strategies that tend to increase in value or generate returns that outpace inflation. Below are several ways to hedge against inflation:
read moreThe **Phillips Curve** illustrates the relationship between inflation and unemployment, and how this relationship differs in the **short run** and the **long run**. Over time, economists have modified the original Phillips Curve framework to reflect more nuanced understandings of inflation and unemployment dynamics.
read moreDealing with inflation requires a combination of **fiscal and monetary policy** tools. Policymakers adjust these tools depending on the nature of inflation—whether it's **demand-pull** (inflation caused by excessive demand in the economy) or **cost-push** (inflation caused by rising production costs). Below are key approaches to controlling inflation through fiscal and monetary policy.
read moreCollaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without
Comments